JAKARTA — Aksi simbolis dilakukan oleh anggota Serikat Karyawan Angkasa Pura Indonesia (Sekarpura) di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Sejumlah petugas yang terdiri dari anggota Avsec dan pegawai lainnya terlihat mengenakan pita hitam di lengan kiri mereka saat bertugas melayani penumpang pesawat. Aksi ini bukan tanpa alasan; pita hitam yang dipakai para karyawan tersebut menjadi simbol perjuangan dan bentuk empati terhadap rekan-rekan mereka yang dipindahkan secara sepihak oleh pihak pengelola bandara.
Para anggota Sekarpura ini menyatakan bahwa pemakaian pita hitam merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemindahan yang mereka nilai sebagai ketidakadilan. Salah seorang anggota Sekarpura, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa ada sekitar 336 anggota Sekarpura yang ikut serta dalam aksi simbolis ini. "Pita hitam ini akan terus dipakai hingga ketidakadilan yang kami rasakan di Bandara Kualanamu dapat diselesaikan. Kami bersuara karena kami peduli," ungkapnya.
Ketegangan Karyawan di Bandara Kualanamu
Sumber informasi yang diperoleh mengungkapkan bahwa ketegangan di kalangan karyawan Bandara Kualanamu, terutama yang tergabung dalam DPC Sekarpura, semakin memuncak. Para karyawan yang dulunya merupakan bagian dari PT Angkasa Pura II kini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah pengelolaan Bandara Kualanamu beralih ke PT Angkasa Pura Aviasi yang bekerja sama dengan GMR Airport asal India.
Kebijakan yang diterapkan oleh pengelola baru ini dianggap tidak adil oleh sejumlah karyawan, terutama mereka yang masih memilih untuk tetap bergabung dengan Angkasa Pura Indonesia. Kebijakan yang dianggap memberatkan dan tidak transparan ini memicu aksi protes dari para karyawan yang merasa hak-haknya terabaikan. "Ada sejumlah kebijakan yang kami anggap kurang adil, terutama soal pemindahan beberapa rekan kerja. Kami merasa ini semua dilakukan tanpa adanya dialog yang jelas dengan kami," jelas seorang sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Protes Lewat Status WhatsApp
Sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi, para anggota Sekarpura juga meluapkan aspirasi mereka melalui platform WhatsApp. Beberapa anggota Sekarpura mengubah status mereka dengan narasi yang berbunyi: "Ketika Ketidakadilan Menjadi Hukum, Maka Perjuangan Adalah Kewajiban, 1 komaNdo-336, DPC Sekarpura Bandara Kualanamu." Pesan ini jelas menunjukkan bahwa mereka siap untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka sampai permasalahan ini diselesaikan.
Selain itu, narasi lain yang muncul di status WhatsApp anggota Sekarpura berbunyi: "Turut Berdukacita atas Kezaliman. Yang sebenarnya lemah adalah mereka yang mengambil keputusan di ruang tertutup dan menghindari dialog. Kami bersuara karena kami peduli." Narasi ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pihak pengelola bandara yang dianggap tidak mengedepankan komunikasi yang baik dan lebih memilih untuk mengambil keputusan sepihak.
Situasi yang Memanas di Bandara Kualanamu
Kondisi di Bandara Kualanamu semakin memanas karena adanya kesenjangan antara pihak pengelola bandara dan karyawan yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil. Selain penggunaan pita hitam dan perubahan status WhatsApp, para anggota Sekarpura juga menggunakan berbagai cara lain untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, salah satunya adalah membunyikan alarm melalui media sosial.
Pemasangan pita hitam di lengan kiri oleh para anggota Sekarpura kini menjadi simbol dari perjuangan mereka dalam mempertahankan hak-hak mereka sebagai karyawan. Mereka berharap aksi ini bisa menarik perhatian publik dan pengelola bandara agar lebih memperhatikan keberadaan mereka serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dirasa merugikan.
Respons dari Pihak Angkasa Pura Aviasi
Meski ketegangan semakin meningkat, pihak PT Angkasa Pura Aviasi, yang kini mengelola Bandara Kualanamu, belum memberikan klarifikasi resmi terkait masalah ini. Kepala Divisi Corporate Secretary PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Al Subur, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, belum memberikan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang terjadi di Bandara Kualanamu. Tidak adanya respon resmi ini hanya menambah kekecewaan di kalangan karyawan yang merasa suara mereka tidak didengarkan.
Hal ini juga menambah ketidakpastian bagi para karyawan Sekarpura yang berharap adanya dialog terbuka dengan pihak manajemen. Menurut para anggota Sekarpura, salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam kebijakan yang diberlakukan oleh pengelola bandara baru. Mereka menginginkan adanya komunikasi yang lebih baik antara manajemen dan karyawan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang lebih besar.
Aksi Sosial dan Tuntutan Keadilan
Penggunaan pita hitam oleh anggota Sekarpura di Bandara Kualanamu tidak hanya sekadar sebagai simbol protes, tetapi juga menjadi bentuk aksi sosial yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada. "Kami ingin dunia tahu bahwa kami tidak diam atas ketidakadilan yang terjadi. Kami berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi karyawan di Bandara Kualanamu," ujar anggota Sekarpura lainnya.
Para karyawan Sekarpura berharap agar aksi mereka ini dapat menarik perhatian masyarakat dan pihak berwenang untuk segera turun tangan. Mereka ingin agar masalah yang terjadi di Bandara Kualanamu segera diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. "Ketidakadilan ini sudah berlangsung terlalu lama, dan kami ingin suara kami didengar," kata salah satu anggota yang hadir dalam aksi tersebut.
Tekanan untuk Dialog dan Penyelesaian
Ketegangan yang terjadi di Bandara Kualanamu saat ini merupakan gambaran dari ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pengelola baru. Pemasangan pita hitam dan perubahan status WhatsApp oleh anggota Sekarpura menunjukkan bahwa mereka siap untuk memperjuangkan hak mereka hingga ada perubahan yang signifikan. Namun, untuk menghindari konflik lebih lanjut, penting bagi pihak pengelola Bandara Kualanamu untuk membuka dialog dengan para karyawan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Sementara itu, belum adanya respons resmi dari PT Angkasa Pura Aviasi hanya memperburuk situasi. Dialog terbuka dan transparansi dalam kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif di masa depan.