JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam seluruh proses kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Menurut Sharon, selama ini warga sekitar tambang belum merasakan manfaat optimal dari aktivitas pertambangan, meski sektor ini memberikan pemasukan besar bagi negara.
Dalam kunjungan kerja resesnya di Balikpapan, Sharon mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya sebatas penerima manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang. Ia menekankan bahwa masyarakat harus diajak serta dari tahap perencanaan hingga pengelolaan pascatambang agar mereka benar-benar menjadi pelaku aktif dalam proses tersebut.
“Kegiatan tambang jangan hanya dilihat dari sisi teknis dan keuntungan ekonomi semata. Kita bicara soal tanah yang digarap, lingkungan yang terpengaruh, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka harus diajak bicara, dilibatkan, bahkan menjadi pelaku aktif,” ujar Sharon.
Keterlibatan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan Pascatambang
Sharon menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Timur sudah mulai melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, mulai dari pelatihan kerja, penguatan petani dan peternak lokal, hingga pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pertanian dan kerajinan tangan. Meski begitu, menurutnya, upaya tersebut belum merata dan belum cukup menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari strategi utama perusahaan, bukan hanya sekadar program CSR yang sifatnya temporer dan terbatas.
“Saya mendorong perusahaan tambang untuk benar-benar membuka ruang kolaborasi. Jangan jadikan masyarakat hanya sebagai penerima program. Ajak mereka dari awal, libatkan dalam proses, dan beri akses untuk mengelola lahan atau usaha bersama,” tambahnya.
Potensi Lahan Pascatambang untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Salah satu fokus utama Sharon adalah pemanfaatan lahan bekas tambang yang menurutnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif. Ia melihat peluang lahan tersebut dapat dijadikan area pertanian, peternakan, hingga pusat pelatihan kerja bagi generasi muda di sekitar kawasan tambang.
“Jika dikelola dengan serius, lahan pascatambang bisa menjadi sumber ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan aktivitas tambang itu sendiri,” jelas Sharon.
Langkah ini, katanya, akan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus membantu masyarakat lokal beradaptasi dan mandiri setelah kegiatan tambang selesai.
Kalimantan Timur dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Tambang
Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan tertinggi di Indonesia, khususnya tambang batu bara dan mineral. Investasi besar di sektor ini membawa keuntungan besar bagi negara, tetapi seringkali manfaatnya kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.
Melalui kunjungannya, Komisi XII DPR RI berupaya memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari sektor tambang tidak hanya berujung pada peningkatan pendapatan negara dan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Investasi di sektor tambang harus diiringi dengan komitmen perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar mereka dapat menikmati hasilnya secara adil dan berkelanjutan,” pungkas Sharon.
Implikasi Bagi Kebijakan dan Praktik Pertambangan
Dorongan Gulam Mohamad Sharon ini mengingatkan pemerintah dan perusahaan tambang untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Model partisipasi masyarakat seperti ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan harmoni antara kegiatan industri dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Dalam praktiknya, hal ini berarti perusahaan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan proyek tambang, menyusun program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan membuka akses bagi warga untuk ikut mengelola usaha di lahan pascatambang.
Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial.
Rekomendasi dan Harapan ke Depan
Sharon menegaskan perlunya regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan keterlibatan masyarakat benar-benar terimplementasi dalam operasional tambang. Ia juga mendorong pengembangan model kemitraan yang adil antara perusahaan dan komunitas lokal.
“Keterlibatan masyarakat harus menjadi komitmen jangka panjang, bukan hanya kewajiban sesaat dalam program CSR. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keberadaan tambang,” tutup Sharon.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan sektor pertambangan di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
Pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari industri tambang. Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menegaskan bahwa perusahaan tambang harus membuka ruang kolaborasi yang nyata, tidak hanya sekadar menjalankan program CSR.
Pengelolaan lahan bekas tambang sebagai sumber ekonomi baru juga menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara serius. Upaya ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kalimantan Timur, sebagai salah satu pusat tambang terbesar di Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana sektor tambang tidak hanya memberikan pemasukan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.