JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menginisiasi pengembangan solusi perumahan inovatif untuk pekerja di kawasan industri. Fahri menekankan pentingnya menghadirkan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga kokoh dan layak huni, guna mengatasi masalah jarak tempuh yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pekerja.
Menurut Fahri, fenomena pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh ke tempat kerja merupakan kondisi yang tidak ideal dan perlu mendapatkan solusi praktis. Oleh sebab itu, ia mengusulkan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri dengan teknologi bahan bangunan yang efisien dan berkualitas.
“Perumahan pekerja sering dianggap seadanya. Padahal, kita bisa menghadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya yang tetap terjangkau,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu, 22 Juni 2025.
Salah satu inovasi utama yang didorong Fahri adalah penggunaan bata interlock sebagai material bangunan. Bata interlock, menurutnya, memiliki keunggulan dibandingkan bata merah konvensional, baik dari sisi kekuatan struktur maupun efisiensi biaya dan waktu pengerjaan.
“Produk interlock ini adalah salah satu solusi lokal yang berpotensi menjadi andalan nasional,” tambah Fahri.
Inovasi Bata Interlock: Solusi Material Efisien dan Kokoh
Bata interlock adalah jenis bata yang dirancang khusus agar bisa saling mengunci tanpa memerlukan banyak bahan perekat seperti semen. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga menekan biaya konstruksi sehingga rumah tetap terjangkau.
Fahri menilai penggunaan bata interlock dapat menjadi terobosan signifikan dalam pembangunan perumahan pekerja yang selama ini kerap dianggap sebagai bangunan sederhana dan kurang layak.
“Kami ingin membuktikan bahwa perumahan bagi pekerja industri tidak harus seadanya, tapi bisa kokoh dan nyaman dengan biaya terjangkau,” ujar Wamen PKP.
Sinergi Multi-Pihak untuk Wujudkan Perumahan Inovatif
Dalam mewujudkan perumahan pekerja berbasis inovasi tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menggandeng berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengembang, produsen bahan bangunan, serta pemilik lahan lokal.
Beberapa BUMN yang dilibatkan antara lain Bank BTN sebagai lembaga pembiayaan dan Semen Indonesia sebagai produsen material bangunan utama. Selain itu, lahan milik masyarakat yang berada dekat kawasan industri juga akan dipertimbangkan untuk pembangunan perumahan.
Fahri menegaskan bahwa solusi perumahan harus disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk daya beli dan biaya hidup masyarakat setempat.
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda. Skema perumahan dan pembiayaan harus fleksibel dan menyesuaikan kondisi lokal,” jelas Fahri.
Pembiayaan Khusus untuk Perumahan Pekerja
Fahri juga mengkritisi sistem pembiayaan perumahan yang terlalu bergantung pada program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang seringkali memiliki antrian panjang. Ia mengusulkan skema pembiayaan khusus di daerah yang dapat mempercepat akses rumah layak bagi pekerja.
“Pembiayaan tidak harus menunggu antrian panjang. Harus ada skema khusus agar rumah layak bisa cepat dibangun dan dimiliki pekerja,” ujar Fahri.
Target dan Dukungan Program Rumah Subsidi Pekerja
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Ara, sapaan akrabnya, menargetkan pembangunan 20.000 rumah subsidi bagi pekerja dalam waktu dekat.
Menurut Ara, penyediaan rumah subsidi yang berkualitas dan terjangkau melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para pekerja.
“Rumah subsidi yang layak dan terjangkau sangat penting untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” kata Maruarar Sirait.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan, didukung penuh oleh Komisi V DPR RI serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Program 3 Juta Rumah dan Dorongan Ekonomi Nasional
Maruarar menegaskan bahwa program penyediaan 3 juta rumah secara nasional tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hunian rakyat, tapi juga menjadi stimulus penggerak ekonomi nasional.
“Kita butuh terobosan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong untuk membangun dan merenovasi rumah rakyat,” tegas Menteri PKP.
Dorongan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah untuk menghadirkan perumahan pekerja yang inovatif dengan penggunaan bata interlock menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan hunian layak di kawasan industri. Inovasi material yang efisien dan kolaborasi multi-pihak menjadi kunci dalam mewujudkan perumahan yang tidak hanya terjangkau tapi juga berkualitas.
Skema pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal diharapkan mempercepat akses rumah bagi para pekerja. Sementara itu, target besar pembangunan rumah subsidi oleh Kementerian PKP menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, perumahan pekerja di kawasan industri bukan lagi sekadar tempat tinggal seadanya, melainkan hunian yang kokoh, layak, dan mampu menunjang kualitas hidup penghuninya.