JAKARTA - Fasilitas pendidikan yang layak menjadi syarat utama untuk mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama di kawasan-kawasan yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal, seperti daerah transmigrasi.
Sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, melakukan kunjungan langsung ke salah satu sekolah dasar yang berlokasi di daerah transmigrasi SP Bondo Kawono, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan meninjau langsung proses rehabilitasi fasilitas pendidikan yang sedang berlangsung. Dalam peninjauan itu, Menteri Iftitah menekankan pentingnya memastikan sekolah-sekolah di kawasan transmigrasi memiliki infrastruktur yang layak demi mendukung proses belajar mengajar yang optimal.
SD Bondo Kawono Jadi Fokus Perhatian
SD Bondo Kawono dipilih sebagai salah satu titik prioritas program rehabilitasi sekolah yang dijalankan pemerintah. Sekolah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak sekolah lain di kawasan transmigrasi: ruang belajar rusak, toilet tak layak, dan minimnya fasilitas penunjang lainnya.
Menteri Iftitah dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perbaikan ini memang sangat dibutuhkan. Kondisi fisik sekolah tidak lagi memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan yang semestinya menjadi hak setiap siswa.
“Banyak sekolah di daerah transmigrasi yang membutuhkan rehabilitasi, dan kami membantu memperbaiki 940 unit sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Sumba Barat Daya,” ujarnya saat melakukan kunjungan.
Dengan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengambil langkah cepat untuk mendukung perbaikan ini, termasuk memberikan alokasi anggaran yang memadai.
Dana Rp200 Juta untuk Perbaikan Toilet Sekolah
Salah satu fokus dari rehabilitasi infrastruktur pendidikan ini adalah perbaikan fasilitas toilet. Pemerintah menyadari bahwa toilet yang bersih dan layak merupakan bagian penting dari lingkungan belajar yang sehat dan mendukung pembentukan karakter siswa, terutama dalam aspek kebersihan dan kesehatan sejak dini.
Untuk setiap unit toilet sekolah, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan di SD Bondo Kawono, tetapi juga di sekolah lain seperti SMP Negeri 5 Kodi, yang berada di wilayah yang sama dan mengalami kondisi serupa.
Anggaran ini berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi, yang memang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi fasilitas di kawasan transmigrasi.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa aspek kebersihan dan kesehatan di sekolah tidak bisa diabaikan. Toilet yang bersih dan berfungsi baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan serta kesehatan anak-anak, terutama di masa pertumbuhan mereka.
Sinergi Pusat dan Daerah Wujudkan Pendidikan Berkualitas
Dukungan dari pemerintah pusat mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Kaka, secara langsung menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.
Ia menyebutkan bahwa bantuan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah transmigrasi, yang seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.
Dominikus juga menyatakan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci penting untuk menyukseskan program-program seperti ini. Tanpa dukungan dari pusat, daerah dengan keterbatasan fiskal seperti Sumba Barat Daya akan kesulitan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas publik, termasuk pendidikan.
940 Sekolah Jadi Sasaran Rehabilitasi Nasional
Program rehabilitasi yang dilaksanakan Kementerian Transmigrasi bukan hanya menyasar satu atau dua sekolah, tetapi mencakup 940 unit sekolah di seluruh Indonesia. Cakupan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya memberi perhatian pada wilayah perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada daerah pinggiran dan kawasan baru seperti transmigrasi.
Komitmen ini menunjukkan semangat inklusivitas dalam pembangunan. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang tinggal di kota saja. Anak-anak di wilayah transmigrasi pun harus memiliki hak yang sama untuk belajar di tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka.
Arah Pembangunan Berbasis Keadilan Sosial
Kebijakan rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi adalah bagian dari strategi pemerintah untuk membangun keadilan sosial secara konkret. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi juga memutus rantai ketimpangan antardaerah.
Pendidikan adalah fondasi dari kemajuan bangsa. Ketika setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara, maka potensi mereka dapat berkembang optimal dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Langkah pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan ini tentu menumbuhkan harapan baru. Banyak warga transmigrasi yang selama ini merasa terpinggirkan mulai merasakan kehadiran negara secara nyata melalui program-program seperti rehabilitasi sekolah.
Masyarakat berharap program ini tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi terus dilanjutkan dengan pendekatan yang konsisten, merata, dan berkelanjutan.