Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Kemenkeu, Perkuat Pengelolaan Keuangan Negara
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melantik 139 pejabat eselon II atau setara. Langkah ini diambil setelah pembentukan tiga unit baru di tubuh Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), dan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa perombakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa Kemenkeu bisa menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. "Hari ini saya melantik 139 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di 13 unit eselon satu, unit non-eselon, serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan," ungkap Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara, yang memiliki peran strategis dalam mendukung program-program prioritas nasional, termasuk dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Keuangan negara harus dikelola dengan optimal untuk mendukung tujuan nasional. Ini bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga integritas dan kepekaan terhadap perkembangan perekonomian,” jelasnya.
Baca Juga
Tiga Unit Baru di Kemenkeu
Pembentukan tiga unit baru di Kemenkeu menjadi salah satu dasar utama dalam perombakan besar ini. Tiga unit yang dimaksud adalah:
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)
Unit ini bertugas untuk merumuskan strategi ekonomi dan fiskal yang mendukung kebijakan pembangunan nasional. Dengan pembentukan unit ini, Kemenkeu berharap dapat lebih efektif dalam merespons dinamika ekonomi global yang cepat berubah.
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
Unit ini fokus pada pengawasan dan pengembangan sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, pengawasan terhadap sektor ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK)
BTIIK dibentuk untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang optimal dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Teknologi informasi yang baik dan intelijen keuangan yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Dengan penambahan unit-unit baru ini, Sri Mulyani berharap dapat mempercepat proses adaptasi Kemenkeu terhadap perubahan zaman dan tuntutan global. Menurutnya, tantangan ekonomi global saat ini sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam serta strategi yang lebih terintegrasi antara berbagai sektor.
Fokus pada Profesionalisme dan Integritas
Sri Mulyani menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh pejabat eselon II di Kemenkeu adalah amanah yang besar. Bukan hanya profesionalisme yang dibutuhkan, tetapi juga totalitas, integritas, dan kemampuan untuk merespons dinamika perekonomian yang cepat berubah. “Kinerja para pejabat eselon II ini sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga stabilitas APBN dan mendukung pembangunan negara,” ujar Sri Mulyani.
Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola ekonomi negara saat ini adalah adanya gejolak perekonomian global yang memengaruhi harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dan regulasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien adalah kunci untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
"Kinerja pejabat eselon II di Kemenkeu akan menjadi faktor penentu dalam memastikan APBN mampu mendukung pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa," tambahnya.
Daftar Lengkap Pejabat Kemenkeu yang Dilantik
Pelantikan ini melibatkan berbagai pejabat di seluruh unit eselon satu dan badan-badan layanan umum yang ada di Kemenkeu. Berikut adalah beberapa pejabat yang baru saja dilantik:
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
Direktorat Jenderal Pajak
Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo
Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Barat: Muhamad Lukman
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sekretaris Badan: Bambang Juli Istanto
Kepala Pusdiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
Pelantikan 139 pejabat eselon II Kementerian Keuangan ini merupakan langkah signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan pembentukan tiga unit baru dan penekanan pada profesionalisme, integritas, serta kesiapan menghadapi perubahan zaman, Kemenkeu bertekad untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.
Sri Mulyani berharap, dengan adanya pejabat-pejabat baru yang lebih berkompeten dan terorganisir dengan baik, Kemenkeu dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi vitalnya, dari pengelolaan anggaran negara hingga pengawasan sektor keuangan yang semakin dinamis.
Rekomendasi
