KPR FLPP 2025 Capai Rekor 350.000 Unit, BTN Jadi Penyalur Terbesar
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan kuota tertinggi dalam sejarah program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), yakni sebesar 350.000 unit rumah subsidi untuk tahun 2025. Hal ini diumumkan dalam acara penandatanganan Komitmen Dukungan Pembiayaan KPR FLPP yang digelar di Kantor Pusat Bank BTN, kawasan Kuningan, Jakarta.
Target Rekor Kuota KPR FLPP
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa besarnya target ini merupakan bukti komitmen negara dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.
Baca Juga
“Program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau,” ujarnya.
Langkah ini juga sejalan dengan perluasan Program Sejuta Rumah menjadi Program Tiga Juta Rumah, sebagai bagian strategi pemerintah untuk memitigasi defisit perumahan nasional.
Kolaborasi Tiga Pilar: Kementerian, BP Tapera, dan BTN
Penandatanganan dilakukan oleh tiga pihak utama:
Maruarar Sirait – Menteri PKP
Nixon L.P. Napitupulu – Direktur Utama BTN
Heru Pudyo Nugroho – Komisioner BP Tapera
Mereka sepakat memperkuat sinergi melalui nota kesepahaman yang akan menjaga kelancaran penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk mereka dari sektor informal yang tidak memiliki slip gaji.
Program ini juga menekankan pendekatan langsung ke lapangan, memastikan rumah yang dibiayai memenuhi standar kualitas.
BTN Jadi Garda Terdepan dalam Penyaluran FLPP
BTN kembali menegaskan posisinya sebagai penerima paling dominan dalam penyaluran FLPP. Menteri PKP memberikan apresiasi khusus kepada BTN:
“BTN adalah bank yang paling banyak menyalurkan pembiayaan rumah subsidi. Kami mengapresiasi peran besar BTN dalam mendukung program ini.”
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menegaskan komitmen lembaganya:
“Kami siap bekerja keras demi menyukseskan Program Tiga Juta Rumah. Tak hanya FLPP, kami juga terus mengembangkan skema pembiayaan lain untuk menjangkau lebih banyak keluarga.”
BTN juga berencana berbagi strategi dan praktik terbaik (know-how) dengan perbankan lain untuk memperluas eksekusi program FLPP.
Strategi Perluasan Program Rumah Subsidi
Menteri PKP menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi juga keterlibatan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk perbankan swasta.
“BTN yang paling paham soal perumahan. Tolong bantu bank-bank lain dengan memberikan pemahaman dan know-how yang dibutuhkan,” tambah Menteri Maruarar Sirait.
Dengan meningkatnya partisipasi perbankan lain, diharapkan proses pendanaan rumah subsidi akan semakin luas dan merata, menjangkau daerah-daerah yang selama ini mungkin kurang terlayani.
Akses dan Kualitas Rumah MBR Terus Dijaga
Selain target kuantitatif, pemerintah juga memperhatikan aspek kualitas rumah. BTN telah melakukan inspeksi lapangan secara rutin demi memastikan standar mutu terpenuhi. Pihak kementerian juga menekankan bahwa kualitas bangunan harus sejalan dengan kuota besar yang telah ditetapkan.
Investasi di sektor ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat Indonesia terhadap hunian layak.
Tantangan dan Peluang untuk Massa Depan
Kenaikan kuota FLPP ke angka 350.000 unit sekaligus menjadi tantangan baru, baik dari sisi pelaksanaan praktis maupun kesiapan anggaran dan regulasi. Pemerintah diminta menjaga kesinambungan dana dari APBN dan BP Tapera agar pelaksanaan program tidak terganggu.
Sementara bagi industri perbankan dan pengembang rumah, capaian ini menghadirkan potensi bisnis sekaligus tanggung jawab sosial yang besar. Penyerapan dana ruliah melalui FLPP bisa mendorong pasar properti di kategori subsidi dan medium, menciptakan multiplier effect ekonomi di sektor konstruksi dan manufaktur.
Harapan 2025 dan Seterusnya
Dengan penetapan kuota 350.000 unit KPR FLPP serta kolaborasi antarlembaga dan bank mitra, pemerintah optimistis bisa memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan akan memberi dampak signifikan terhadap penurunan backlog rumah tangga serta meningkatkan inklusi keuangan di sektor perumahan.
Penetapan kuota tertinggi sepanjang sejarah program FLPP dan dukungan BTN sebagai penyalur utama menjadi momentum penting dalam perjalanan Program Tiga Juta Rumah. Melalui sinergi yang kuat antarinstansi, inovasi pembiayaan, dan fokus kualitas hunian, pemerintah optimistis bisa menjawab tantangan backlog perumahan dan membantu jutaan keluarga mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri secara layak dan berkelanjutan.
Rekomendasi
