Modal Minimum Jadi Syarat Wajib Pinjol, OJK Pantau Ketat
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online (pinjol) dengan menegaskan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat industri pinjol agar lebih sehat, transparan, dan terpercaya di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.
Pemeriksaan ketat OJK ini berfokus pada pemenuhan modal minimal oleh para penyelenggara pinjol yang beroperasi di Tanah Air. OJK memastikan bahwa seluruh perusahaan pinjol wajib mematuhi Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam aturan tersebut, Pasal 169 menegaskan ketentuan ekuitas minimum yang harus dipenuhi dalam dua tahap.
Tahap pertama mengharuskan setiap penyelenggara memiliki modal minimum Rp7,5 miliar sejak aturan tersebut diundangkan, sedangkan tahap kedua menuntut angka modal minimum meningkat menjadi Rp12,5 miliar yang berlaku mulai 4 Juli 2025. Pemenuhan kewajiban ini sangat penting untuk menjaga daya tahan finansial perusahaan serta meningkatkan perlindungan bagi para peminjam dan pemberi pinjaman.
Baca Juga
Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) OJK, saat ini dari 96 penyelenggara pinjol yang terdaftar, masih terdapat 14 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban modal minimum. Dari 14 perusahaan tersebut, lima telah mengajukan surat komitmen beserta rencana aksi (action plan) untuk mencapai kewajiban modal, dua lainnya di sektor pinjol syariah sedang dalam proses merger, sementara tujuh lainnya tengah menjajaki kerja sama dengan calon investor strategis.
“Dalam hal terdapat penyelenggara pinjaman daring yang tidak memenuhi ketentuan, OJK akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Agusman. Pernyataan ini menegaskan bahwa OJK siap memberikan tindakan tegas kepada perusahaan pinjol yang mengabaikan aturan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.
Modal Minimum Sebagai Penopang Keberlanjutan
Pentingnya modal minimum Rp12,5 miliar tidak hanya sebagai batasan administratif, tetapi juga sebagai penopang keberlanjutan bisnis pinjol. Dengan modal yang cukup, perusahaan memiliki daya tahan menghadapi risiko gagal bayar dari peminjam, mampu menjaga likuiditas, dan menjalankan operasional dengan standar tata kelola yang lebih baik.
Selain itu, modal yang memadai membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor. Kondisi ini tentu menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri pinjol secara sehat dan berkelanjutan.
Tren Pertumbuhan dan Pendanaan Asing
Industri pinjol di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Berdasarkan data Mei 2025, outstanding pembiayaan pinjol tumbuh 27,93 persen secara tahunan dengan total nilai mencapai Rp82,59 triliun. Walaupun segmen pinjol syariah mengalami kontraksi sebesar 23,83 persen menjadi Rp920 miliar, pinjol konvensional mendominasi dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp81,67 triliun.
Menariknya, pendanaan dari pemberi dana (lender) luar negeri juga meningkat signifikan. Per Mei 2025, dana yang berasal dari investor asing mencapai Rp13,09 triliun atau sekitar 15,85 persen dari total pendanaan industri pinjol. Angka ini naik dari Rp11,43 triliun pada Mei 2024. Peningkatan modal asing ini menunjukkan bahwa investor global masih memandang positif potensi pertumbuhan sektor pinjol Indonesia.
Namun, masuknya dana asing juga membawa tanggung jawab besar bagi penyelenggara untuk memenuhi standar pengelolaan risiko dan kepatuhan regulasi yang ketat. OJK mengawasi dengan seksama agar seluruh aktivitas pendanaan ini berjalan transparan dan aman bagi seluruh pihak yang terlibat.
Strategi Pemenuhan Ekuitas: Modal Segar dan Konsolidasi
Untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum, OJK memberikan fleksibilitas kepada penyelenggara pinjol melalui dua jalur utama. Pertama, injeksi modal dari pemegang saham maupun investor strategis yang kredibel, baik lokal maupun asing. Injeksi modal ini menjadi suntikan vital agar perusahaan dapat segera memenuhi standar modal yang diwajibkan.
Kedua, konsolidasi industri melalui penggabungan atau merger menjadi solusi bagi beberapa perusahaan yang kesulitan menaikkan modal secara mandiri. Hal ini terlihat pada dua perusahaan pinjol syariah yang sudah menyusun rencana merger untuk memenuhi persyaratan OJK.
Konsolidasi tidak hanya membantu penyelenggara memenuhi modal minimum, tetapi juga berpotensi menciptakan perusahaan dengan kapabilitas lebih besar dan manajemen risiko yang lebih solid. Langkah ini sekaligus mereduksi fragmentasi pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.
Pengawasan Berkelanjutan untuk Industri Sehat
OJK tidak hanya berhenti pada penetapan aturan, melainkan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan penerapan POJK Nomor 40 Tahun 2024 berjalan efektif. Audit dan inspeksi berkala menjadi bagian dari mekanisme pengawasan guna mendeteksi pelanggaran dan mengantisipasi risiko yang muncul.
Bila ditemukan pelanggaran, OJK akan mengambil tindakan administratif yang dapat berupa peringatan, denda, pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Penegakan hukum ini bertujuan menumbuhkan industri pinjol yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat.
Manfaat bagi Konsumen dan Investor
Bagi konsumen dan investor, regulasi ini membawa banyak keuntungan. Kewajiban modal yang lebih tinggi memastikan bahwa perusahaan pinjol beroperasi dengan kapasitas finansial memadai untuk menanggung risiko kredit macet. Hal ini berarti perlindungan lebih kuat bagi konsumen dari risiko kehilangan dana.
Selain itu, transparansi dan tata kelola yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjol. Investor pun mendapat kepastian bahwa perusahaan yang dibiayai memiliki fondasi yang kokoh, sehingga risiko investasi dapat diminimalisir.
Menuju Era Baru Industri Pinjol Indonesia
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan kewajiban ekuitas minimum yang harus dipenuhi, industri pinjol Indonesia berada pada titik penting menuju profesionalisasi dan stabilitas jangka panjang. OJK memastikan bahwa inovasi teknologi dalam layanan keuangan digital tidak mengorbankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.
Perusahaan yang mampu beradaptasi dan memenuhi persyaratan akan menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan, sementara yang tertinggal akan menghadapi risiko sanksi dan bahkan kehilangan izin operasional.
Pemenuhan kewajiban ekuitas minimum oleh penyelenggara pinjol adalah pondasi utama dalam menciptakan industri pinjol yang kredibel, aman, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan ketat dari OJK, pemantauan reguler, serta sanksi tegas bagi pelanggar, sektor pinjol Indonesia diharapkan tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Rekomendasi
