AHY Tekankan Peran Geospasial Dalam Rencana Pembangunan Nasional
JAKARTA - Pemanfaatan data geospasial kini menjadi faktor kunci dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan berdampak luas. Dalam konteks perencanaan modern yang semakin kompleks dan dinamis, informasi geospasial yang lengkap dan akurat tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan pembangunan di berbagai sektor.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya data geospasial sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dalam keterangan tertulisnya, AHY menyampaikan bahwa tata ruang wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak dapat dirancang sembarangan tanpa dasar informasi geospasial yang kredibel.
"Berupaya menghadirkan tata ruang wilayah yang menjawab tantangan zaman, dari tingkat nasional hingga daerah," ujar AHY menegaskan.
Baca Juga
Menurutnya, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, bendungan, dan kawasan industri harus mengandalkan data menyeluruh mengenai karakteristik geografis suatu wilayah. Dengan begitu, pembangunan tidak dilakukan secara parsial yang berpotensi menimbulkan ketimpangan ataupun kerugian jangka panjang.
AHY yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai bahwa infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan berbasis data berisiko gagal mencapai tujuan utamanya, yakni mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
"Tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara terpisah dan tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel. Padahal seharusnya itu menjadi referensi utama dalam pembangunan di semua sektor dan di seluruh wilayah," kata dia.
Ia mengingatkan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus melibatkan pemetaan mendalam terhadap wilayah target, baik dari sisi kondisi alam, aksesibilitas, potensi bencana, hingga pemanfaatan lahan yang telah ada. Semua elemen tersebut, menurutnya, bisa dirangkum secara efektif melalui sistem data geospasial nasional.
Lebih jauh, AHY menyoroti pentingnya pembangunan yang adaptif terhadap tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim dan bencana alam. Ia mencontohkan bahwa dalam pembangunan jalan, sering kali keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan potensi bencana di kawasan tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat mobilitas dan membahayakan keselamatan masyarakat.
"Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena keinginan membangun jalan, tanpa memperhitungkan risiko bencana. Hal seperti ini harus dihindari karena sangat krusial bagi para pelaku pembangunan infrastruktur," ujarnya.
AHY juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam menyatukan data geospasial agar menjadi satu sistem yang dapat diakses secara lintas sektor. Ia meyakini bahwa kolaborasi semacam ini akan memperkuat efektivitas pembangunan nasional, karena setiap kebijakan akan lahir dari peta data yang sama dan terukur.
Ia menyebutkan bahwa ke depan, Indonesia tidak boleh lagi membiarkan pembangunan berjalan dalam silo, di mana masing-masing sektor bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi data dan strategi. Pendekatan seperti itu menurutnya sudah tidak relevan dalam era transformasi digital dan tata kelola pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Pentingnya data geospasial, lanjut AHY, tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, melainkan juga sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam merancang kawasan industri baru atau memperluas jaringan layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah, pemanfaatan data spasial akan memastikan bahwa pembangunan tersebut menjangkau lokasi yang benar-benar membutuhkan.
Ia percaya bahwa melalui pendekatan yang berbasis data, pembangunan tidak hanya akan lebih efisien dari sisi anggaran, tetapi juga lebih adil dari sisi distribusi. Wilayah yang selama ini tertinggal atau belum tersentuh pembangunan dapat diprioritaskan secara objektif berdasarkan data aktual di lapangan.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif membangun dan memperbarui data spasial di wilayah masing-masing, agar dapat mendukung proses pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
AHY juga mengingatkan pentingnya edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi geospasial. Ia melihat bahwa ke depan, keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada sejauh mana pelaku kebijakan mampu memahami dan memanfaatkan teknologi peta digital, pemetaan 3D, sistem informasi geografis (GIS), serta alat-alat analitik berbasis ruang lainnya.
Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, transformasi tata kelola pembangunan menuju sistem yang berbasis geospasial merupakan keniscayaan. AHY optimistis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang unggul dalam pembangunan terstruktur, selama semua elemen bangsa menyadari pentingnya membangun fondasi yang benar—yakni melalui data.
Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam setiap kebijakan pembangunan, data bukanlah pelengkap administratif, melainkan jantung pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Rekomendasi
