Diplomasi Global Indonesia Dorong Akselerasi Pembangunan Ekonomi Biru
JAKARTA - Upaya Indonesia dalam memajukan ekonomi biru mendapat dukungan kuat melalui strategi diplomasi yang dijalankan secara cermat oleh pemerintah. Diplomasi aktif yang dibangun dengan berbagai kekuatan global seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan BRICS dinilai telah membuka jalan bagi kerja sama strategis yang mampu memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian, menilai keberhasilan Indonesia dalam membina hubungan dengan berbagai blok kekuatan dunia merupakan langkah cerdas yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam menjalin komunikasi dan kesepahaman dengan mitra global bukan hanya soal politik luar negeri, tapi berkaitan erat dengan strategi jangka panjang untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
“Jadi kesempatan pemerintah Republik Indonesia ini untuk bekerjasama semuanya dengan kekuatan-kekuatan dunia ini, baik BRICS, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ini merupakan suatu langkah cerdas dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan diplomasi yang menurut saya sangat luar biasa dalam mendukung ekonomi biru,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Baca Juga
Bagi Amarulla, langkah tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah disebut mampu melihat potensi kerja sama dalam berbagai skema bisnis yang ditawarkan mitra internasional dan memanfaatkannya bagi kepentingan domestik.
“Kita semuanya memiliki kekuatan. Kita semua Indonesia harus bersatu untuk bisa memanfaatkan semua skema bisnis yang ada dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun BRICS untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya menegaskan.
Peluang kerja sama yang terbuka dari diplomasi tersebut dapat menjadi titik masuk strategis bagi implementasi konsep ekonomi biru. Amarulla menyebut bahwa apa yang dicapai pemerintah melalui negosiasi dan pendekatan luar negeri harus dilihat sebagai bentuk peluang konkret yang menunggu realisasi di lapangan.
“Kita akan melihat bagaimana sebetulnya implementasi nanti di lapangan dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang dicapai oleh pemerintah ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk realisasi dari ekonomi biru. Ini sebetulnya peluangnya,” tuturnya lebih lanjut.
Salah satu hasil nyata dari diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto adalah perundingan dengan Amerika Serikat terkait tarif ekspor-impor. Presiden AS Donald Trump dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberlakukan tarif sebesar 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar AS. Tarif tersebut merupakan hasil dari negosiasi langsung antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo.
Meski tampak sebagai hambatan di awal, Amarulla melihat keputusan tersebut sebagai peluang, khususnya bila Indonesia dapat memanfaatkan celah konsesi yang diberikan untuk memperkuat sektor produksi nasional yang relevan dengan permintaan pasar AS.
Di sisi lain, kemajuan besar juga ditorehkan dalam hubungan dengan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, tarif ekspor barang dari Indonesia ke Uni Eropa akan mendekati nol persen secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan hasil dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang rencananya akan ditandatangani secara resmi pada September 2025.
Langkah ini tidak hanya menciptakan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal di kawasan Eropa. Dengan semakin terbukanya akses ekspor ke negara-negara Uni Eropa, pelaku usaha nasional di sektor kelautan, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam lainnya diharapkan mampu mendongkrak nilai tambah produksinya.
Tak berhenti di situ, kehadiran Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil menandai babak baru diplomasi Indonesia. Ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Indonesia turut serta sebagai anggota dalam pertemuan tahunan tersebut. Partisipasi ini juga menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam memperluas pengaruh dan jejaring kerja sama di tengah dinamika geopolitik global.
Dengan BRICS yang semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia penyeimbang blok Barat, keterlibatan aktif Indonesia di dalamnya dapat mendatangkan dukungan strategis bagi program-program nasional, termasuk penguatan ekonomi biru.
Secara keseluruhan, pendekatan diplomatik yang diterapkan pemerintah saat ini menunjukkan kesinambungan antara kepentingan internasional dan pembangunan nasional. Keterbukaan terhadap berbagai skema kerja sama internasional, dengan tetap menjaga kepentingan dalam negeri, menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Indonesia masa kini.
Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi telah menggeser orientasi pembangunan ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi biru menjadi simbol dari arah baru pembangunan Indonesia yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga ekosistem, memberdayakan masyarakat pesisir, serta meningkatkan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi.
Melalui kerja sama dengan kekuatan global, dukungan terhadap ekonomi biru bukan lagi sebatas wacana. Dengan komitmen kuat dari pemimpin nasional serta respons positif dari mitra-mitra internasional, peluang pengembangan sektor ini terbuka lebar. Tantangannya kini terletak pada bagaimana implementasi dan sinergi antarsektor mampu menerjemahkan kesepakatan di tingkat global ke dalam program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.
Rekomendasi
