Sri Mulyani: Pajak Bermanfaat Bagi Yang Membutuhkan
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan bahwa membayar pajak bagi masyarakat yang mampu memiliki nilai serupa dengan menunaikan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi syariah. Menurutnya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyalurkan hak orang lain dari harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan.
“Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu, 13 Agustus 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan juga sarana berbagi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
Bendahara negara itu menambahkan, pajak yang dibayarkan masyarakat disalurkan melalui berbagai program pemerintah untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, serta subsidi di sektor pendidikan dan pertanian.
Baca Juga
“Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan,” ungkap Sri Mulyani. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak yang terkumpul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah menyesuaikan program bantuan dengan kemampuan masyarakat. “Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” imbuhnya. Pendekatan ini memastikan prinsip keadilan dijalankan, tanpa membebani masyarakat yang lebih lemah secara finansial.
Di sektor kesehatan, pemerintah menyalurkan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis hingga pembangunan puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang lebih merata.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas yang diberikan mencakup asrama dan makan gratis selama masa pendidikan.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya akses pendidikan berkualitas untuk semua anak. “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” ujarnya. Dengan cara ini, pajak menjadi instrumen yang menyalurkan hak-hak masyarakat kurang mampu secara efektif.
Di sektor pertanian dan energi, pemerintah juga menyalurkan subsidi pupuk, bantuan alat, dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani yang membutuhkan. Hal ini mendukung produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah.
“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” tegas Sri Mulyani. Dengan strategi ini, pajak dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, selaras dengan nilai-nilai syariah, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, peran pajak sebagai alat redistribusi menunjukkan bahwa ekonomi negara dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan dana yang dikumpulkan dari pajak, pemerintah mampu membiayai berbagai program sosial, kesehatan, pendidikan, dan pertanian, sehingga membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan merata.
Sri Mulyani menekankan bahwa memahami pajak sebagai bentuk zakat dan wakaf dapat mengubah persepsi masyarakat. Alih-alih dianggap sebagai kewajiban yang membebani, pajak dapat dilihat sebagai sarana berbagi yang memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan publik.
Dengan pendekatan ini, setiap rupiah yang dibayarkan melalui pajak berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup warga negara, mulai dari keluarga tidak mampu, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, hingga petani yang mengandalkan bantuan pertanian. Pajak menjadi mekanisme yang menghubungkan kemampuan ekonomi individu dengan kesejahteraan masyarakat luas.
Pernyataan Sri Mulyani ini juga mendorong masyarakat untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap rezeki yang diperoleh memiliki hak bagi orang lain. Pajak, zakat, dan wakaf menjadi instrumen yang menyalurkan hak tersebut secara terstruktur dan berdampak luas.
Melalui strategi ini, prinsip ekonomi syariah dapat dijalankan secara nyata dalam kebijakan fiskal. Pajak bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan memahami kesamaan fungsi antara pajak, zakat, dan wakaf, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara sadar. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan program sosial dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan dan keadilan sosial.
Rekomendasi
.jpg)
