PLN EPI dan Mitra Menandatangani Kesepakatan Pengembangan Infrastruktur LNG untuk Dukung NZE

Jakarta – PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pencapaian Net Zero Emissions (NZE) melalui program gasifikasi pembangkit. Kali ini, fokus kerja sama difokuskan pada pengembangan infrastruktur midstream Liquefied Natural Gas (LNG) di wilayah Sulawesi-Maluku. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Joint Development Agreement (JDA) antara PLN EPI dengan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama (AGPIU), PT Suasa Benua Sukses (SBS), dan PT KPM Oil & Gas (KPMOG) di Kantor Pusat PLN, Jakarta pada Selasa (26/3). Langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen serupa yang sebelumnya telah dijalankan untuk wilayah Nias dan Nusa Tenggara. Dalam skema transisi energi yang diadopsi melalui strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED), PLN berencana untuk memperoleh 75% pasokan listrik dari sumber energi terbarukan dan 25% dari pembangkit gas. Oleh karena itu, peranan gas dianggap sangat penting dalam peralihan menuju era energi yang lebih berkelanjutan. PLN EPI, yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pasokan energi primer, terus berupaya untuk menyederhanakan proses pengadaan dan logistik, menyediakan pasokan energi primer, serta membangun rantai pasokan yang kuat. Salah satu fokusnya adalah menawarkan energi primer ramah lingkungan untuk mendukung NZE dan strategi ARED yang telah ditetapkan oleh PLN group. Dalam rangka mempercepat pengembangan infrastruktur midstream LNG untuk gasifikasi pembangkit, PLN EPI telah berkolaborasi dengan konsorsium AGP-SBS-KPMOG. Saat ini, sebagian besar jaringan gas pipa dan terminal LNG terletak di wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur midstream LNG di wilayah Sulawesi dan Maluku dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung rantai pasok gas secara nasional. Konsorsium AGP-SBS-KPMOG telah ditugaskan untuk mengembangkan fasilitas regasifikasi di 7 lokasi di wilayah Sulawesi dan Maluku, dengan total kapasitas mencapai 1.510 megawatt (MW). Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi transisi menuju pembangkit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.