Danantara Terapkan Skema Aman Jaga Kepercayaan Investor
JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan komitmennya dalam mengelola investasi secara transparan dan profesional untuk menghindari risiko besar seperti yang pernah dialami oleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga sovereign wealth fund (SWF) milik Malaysia yang tersandung skandal korupsi kelas dunia.
Dalam sebuah diskusi publik bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa desain kelembagaan Danantara berbeda secara fundamental dari 1MDB. Menurutnya, pemerintah Indonesia sejak awal merancang struktur Danantara dengan sistem pengelolaan yang lebih menyerupai model Temasek Holdings milik Singapura yang telah terbukti lebih andal dan profesional.
"Jadi dari awal itu sudah kita pikirkan, bagaimana supaya ini tidak terjadi seperti 1MDB yang ditakutkan orang dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya. Tetapi justru lebih bagus bagi BUMN kita," tegas Dony, Kamis, 19 Juni 2025.
Baca Juga
Dua Entitas Terpisah untuk Hindari Pencampuran Risiko
Dony menjelaskan bahwa Danantara terdiri dari dua entitas utama: Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management. Keduanya memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi. Danantara Asset Management bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan seluruh aset BUMN, sedangkan Danantara Investment Management berfokus pada aktivitas investasi.
"Kenapa dibuat dua? Supaya kekhawatiran yang tadi masyarakat pikirkan akan tercampurnya risiko itu tidak terjadi. Tidak ada urusannya kegagalan investasi dengan pengelolaan BUMN," jelas Dony.
Skema ini dirancang untuk memastikan adanya batas yang jelas antara pengelolaan aset negara dan aktivitas investasi. Dengan demikian, jika terjadi risiko di salah satu lini, tidak akan berdampak langsung terhadap keseluruhan portofolio nasional.
Fleksibilitas dalam Mendukung BUMN
Dony menambahkan bahwa melalui skema ini, Danantara Asset Management akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membantu BUMN, khususnya yang sedang menghadapi kesulitan modal. Namun bantuan tersebut tetap akan diberikan secara selektif dan berdasarkan prinsip bisnis yang sehat.
"Hari ini seluruh perusahaan BUMN itu bisa mendapatkan tambahan equity kalau mereka memiliki business model yang proper, business plan yang baik, serta kemampuan organisasi yang mumpuni," ungkap Dony.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bukan berbasis kedekatan atau penugasan politik, melainkan pada kapabilitas dan prospek usaha masing-masing BUMN.
Penugasan Tak Lagi Otomatis, Fokus ke Profesionalisme
Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa penugasan langsung dari negara kepada BUMN tidak lagi diberlakukan, sebagaimana praktik di masa lalu. Ia menyatakan, undang-undang yang mengatur pembentukan Danantara telah menegaskan bahwa penugasan dari negara harus diikuti dengan pembiayaan negara.
"Tetapi kalau dia (BUMN) menjadi penugasan (negara), kan saya sudah sampaikan di undang-undang itu tidak ada lagi penugasan. Dulu kan mungkin di-inject APBN dan lain sebagainya. Tapi kalau itu penugasan, tentu itu menjadi kewenangan pemerintah," kata Dony.
Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk penugasan wajib dibiayai negara, agar tidak membebani Danantara sebagai lembaga investasi dan mencegah konflik kepentingan yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi.
"Di dalam undang-undang itu dijelaskan setiap penugasan yang diberikan oleh negara wajib dibiayai oleh negara. Ini adalah proteksi terhadap investment yang akan dilakukan oleh Danantara," ujarnya menambahkan.
Pelajaran dari 1MDB: Transparansi dan Tata Kelola adalah Kunci
Kasus 1MDB menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara dalam membangun sovereign wealth fund. Skandal korupsi dan penyalahgunaan dana publik di Malaysia itu menyebabkan kerugian besar dan mencoreng reputasi institusi keuangan global.
Danantara belajar dari kegagalan tersebut dengan membangun sistem tata kelola yang kuat, mulai dari struktur hukum yang ketat, pemisahan fungsi pengelolaan dan investasi, hingga transparansi dalam penggunaan dana.
Dony menegaskan bahwa akuntabilitas dan good governance adalah pilar utama Danantara. Tidak akan ada investasi yang dilakukan secara serampangan tanpa kajian mendalam dan skema mitigasi risiko yang jelas.
Menuju Superholding Profesional
Dengan struktur baru ini, Danantara diharapkan dapat berfungsi sebagai superholding yang benar-benar profesional dan mampu mendorong transformasi BUMN menuju kinerja yang lebih kompetitif. Roadmap pengembangan BUMN pun bisa ditetapkan dengan lebih sistematis dan realistis, tanpa campur tangan politik dan intervensi yang bersifat non-bisnis.
Selain itu, Danantara juga akan menjadi mitra strategis bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, karena menawarkan struktur pengelolaan dana yang kredibel dan terukur.
Danantara hadir bukan sekadar lembaga pengelola investasi negara, tapi sebagai simbol pergeseran paradigma dalam pengelolaan BUMN dan dana publik di Indonesia. Dengan meniru keberhasilan Temasek dan belajar dari kegagalan 1MDB, Danantara menawarkan model baru yang lebih transparan, profesional, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi global.
Kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta pemisahan fungsi antara pengelola aset dan investor, menjadi keunggulan utama yang ditawarkan Danantara. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi BUMN, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap instrumen investasi negara.
Rekomendasi
