BUMN Pilar Tangguh Bangun Ekonomi Dalam Negeri
JAKARTA - Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menjadi tumpuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, serta menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum tentu bisa dijawab oleh sektor swasta. Di tengah arus globalisasi dan ketidakpastian ekonomi dunia, BUMN tetap berdiri sebagai garda terdepan yang mengawal pembangunan Indonesia dari pusat hingga pelosok negeri.
BUMN hadir sebagai salah satu kekuatan strategis yang dimiliki negara, dengan struktur kepemilikan di mana paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Konsep ini memungkinkan pemerintah memiliki kendali atas arah, kebijakan, serta kinerja perusahaan-perusahaan BUMN agar selaras dengan kepentingan nasional.
Dalam seminar nasional bertajuk “Peran BUMN dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya peran BUMN sebagai tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh gejolak.
Baca Juga
“BUMN memiliki peran penting dalam menggerakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global,” kata Cucun di hadapan para peserta seminar.
Ia menyebutkan bahwa berbagai kebijakan strategis telah dijalankan pemerintah, mulai dari reformasi struktural, insentif fiskal, peningkatan iklim investasi, hingga digitalisasi ekonomi. Namun, agar kebijakan ini berdampak luas, diperlukan keterlibatan aktif dari semua elemen bangsa, termasuk BUMN yang memiliki jaringan luas serta kapasitas bisnis yang besar.
Sebagian BUMN bahkan diberi mandat eksklusif oleh negara untuk menjalankan fungsi layanan publik secara dominan. Pertamina dan PLN, misalnya, menjadi contoh konkret bagaimana perusahaan negara dapat mengelola sektor-sektor penting seperti energi dan listrik demi kemaslahatan masyarakat luas.
Dalam diskusi yang sama, Rosdiana Sijabat, ekonom dari Universitas Katolik Atmajaya, menyampaikan bahwa peran BUMN tidak bisa dipisahkan dari misi ekonomi dan sosial yang diembannya. Sebagai entitas bisnis, BUMN dituntut untuk profesional, efisien, dan menguntungkan. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus memastikan layanan publik tetap terjangkau dan merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Perusahaan BUMN mau tidak mau harus profesional dan profit tebal secara bisnis. Tapi di saat yang sama, BUMN punya amanah sosial menyediakan layanan publik, khususnya di wilayah 3T yang seringkali tidak diminati swasta,” ungkap Rosdiana.
Lebih jauh, Rosdiana memaparkan empat peran strategis BUMN yang mempertegas kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Pertama, BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks ini, BUMN terlibat aktif membangun infrastruktur penting yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi.
Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 yang dipatok sebesar 5,2 persen. Menurutnya, jika proyek-proyek besar di bidang energi dan infrastruktur berjalan sesuai rencana, target tersebut bukan hanya realistis, tapi bisa lebih tinggi lagi.
“Kalau target PSN 2025–2029 bisa terealisasi, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi sampai 8% yang diharapkan Presiden Prabowo dapat terwujud,” jelasnya.
Kedua, BUMN sebagai pembentuk nilai ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa aset yang dimiliki BUMN secara keseluruhan hampir setara dengan separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang kini mencapai lebih dari Rp22 ribu triliun. Dengan modal sebesar itu, BUMN mampu menjadi penggerak utama dalam penciptaan nilai tambah, memperluas kapasitas produksi, serta mendorong inklusi ekonomi.
“Ketika BUMN kuat, maka fasilitas produksi tercipta, lapangan kerja terbuka, dan UMKM pun bisa naik kelas, terutama lewat digitalisasi,” tambah Rosdiana.
Peran ketiga, BUMN sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kontribusi sebesar 18 hingga 19 persen setiap tahun, baik dalam bentuk dividen maupun pajak, BUMN menjadi salah satu sumber pendanaan negara yang sangat penting.
Tak kalah penting, peran keempat adalah sebagai penyedia layanan publik. Dari energi, transportasi, hingga telekomunikasi, BUMN menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Bahkan, perusahaan-perusahaan negara ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik langsung maupun melalui kemitraan.
“Saat ini BUMN menyerap sekitar 90.000 tenaga kerja langsung, di luar pekerja tidak langsung dan kemitraan dengan pelaku UMKM. BUMN juga berperan menjaga ketahanan sektor-sektor strategis nasional,” tuturnya.
Rosdiana juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Transformasi digital, efisiensi operasional, dan tata kelola yang transparan merupakan elemen penting agar BUMN tetap relevan dan kompetitif. Dalam era yang terus berubah, BUMN tidak bisa hanya mengandalkan posisi sebagai “perusahaan negara”, tetapi juga harus menunjukkan kualitas manajemen dan inovasi.
Melalui semua peran tersebut, BUMN menjadi instrumen negara yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Sebagai kekuatan ekonomi dan sosial, keberadaan BUMN akan selalu dibutuhkan, baik untuk menghadapi tantangan saat ini maupun dalam menyongsong masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing.
Dengan integritas, kapabilitas, dan visi jangka panjang, BUMN dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri sekaligus membangun Indonesia yang lebih maju, merata, dan sejahtera.
Rekomendasi
